Peraturan Dirjen BPK No. P.02/VI-BPPHH/2010

15 February 2010

Departemen Kehutanan baru-baru ini mengeluarkan peraturan baru tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu. Merupakan sebuah hal baru bagi perkembangan pengelolaan hutan di Indonesia.

Di dalam peraturan tersebut terdapat 3 kategori audit yaitu bagi yang izinnya kurang dari 5 tahun, lebih dari 5 tahun dan yang kurang dari 2 tahun (menjelang berakhir). Kinerja PHPL (Pengelolaan Hutan Produksi Lestari) ini ditentukan oleh minimal 13-14 kunci indikator di dalam proses audit yang antara lain:

  1. Prasyarat: Kesehatan perusahaan/holding company.
  2. Produksi: Pelaksanaan penerapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan.
  3. Ekologi: Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan.
  4. Sosial: Jenis dan jumlah perjanjian yang melibatkanmasyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat dalam kesetaraan tanggung jawab pengelolaan bersama.

Anda bisa langsung mengunduh file dalam bentuk .pdf di sini.

7 comments:

Post a Comment