Aturan Baru Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK)

22 September 2008

Mulai awal tahun 2009 pemerintah akan memberlakukan sistem baru verifikasi legalitas kayu yang merupakan perpanjangan sementara dari Badan Revitalisasi Industri Kayu (BRIK).
Bahwa saat ini BRIK hanya mensyaratkan adanya dokumen legal yang menyertai kayu, namun pada sistem PVLK nantinya akan dilakukan audit hingga sumber utama kayu. Perusahaan Pengolahan Hutan akan diaudit hingga pada jumlah stok kayu yang mereka miliki di lapangan.

Pemerintah akan menunjuk auditor (assessor) independen untuk melakukan verifikasi dari ujung hingga akhir suplai kayu tersebut. Verifikasi nantinya akan melibatkan pemegang saham dan Organisasi Non Pemerintah (NGO - Non Government ORganization). Di sisi lain, perusahaan yang menggunakan kayu sebagai bahan baku produksi juga diharuskan melaporkan kebenaran sumber kayu yang mereka gunakan kepada pemerintah untuk sertifikasi. Pelanggaran dan ketidaklengkapan sertifikasi isa mengakibatkan dicabutnya ijin usaha.

Menurut WALHI, terdapat 3.8 juta hektar setiap tahunnya hutan di Indonesia ditebang secara ilegal.

Berita lebih lengkap:
Aturan verifikasi legalitas kayu mulai 2009
Government to audit forestry companies' wood stocks